MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) DAN PERIZINAN

MEKANISME PENERBITAN SKCK DAN PERIZINAN

JANGAN RAGU/TAKUT UNTUK BERTANYA KEPADA PETUGAS APABILA MENEMUKAN KENDALA/HAMBATAN DALAM PROSES PENERBITAN SKCK DAN PERIZINAN

Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan

Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan
Pasal 14

3. Surat pemberitahuan kampanye legislatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, disampaikan secara langsung kepada alamat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, oleh pengurus partai politik peserta pemilu atau calon anggota DPD penyelenggara/pelaksana kampanye atau Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim Kampanye yang sah.
4. Surat pemberitahuan kampanye pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, disampaikan secara langsung kepada alamat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 oleh calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Presiden dan wakil Presiden atau Ketua/Wakil/Sekretaris Tim Kampanye yang sah
5. Surat pemberitahuan kampanye disampaikan secara langsung oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk kampanye bersama.
6. Surat pemberitahuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterima oleh petugas Kepolisian paling lambat 7 ( Tujuh ) hari sebelum

Prosedur Penerimaan Surat Pemberitahuan
PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2008
Pasal 16
Penerimaan suratpemberitahuan kampanye, dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. Menerima surat pemberitahuan kampanye dari pengurus partai politik atau calon anggota DPD atau Tim Kampanye yang mengajukan surat pemberitahuan kampanye.
b. Menerima surat pemberitahuan kampanye dari pasangan calon Presiden dan Calon wakil Presiden atau Tim Kampanye Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden.
c. Menerima surat pemberitahuan kampanye dari calon kepala daerah dan wakil kepala daerah atau tim kampanye Pemilu Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah
d. Pemeriksaan kelengkapan surat pemberitahuan kampanye.

Tahap Penerbitan STTP
PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2008
Pasal 18
Penerbitan STTP dilakukan melalui mekanisme, sebagai berikut :

a. Tahapan penerbitan STTP.
b. Penelitian surat pemberitahuan kampanye
c. Koordinasi dan
d. Penerbitan dan penyerahan STTP kampanye

MEKANISME PEMBUATAN SURAT TANDA MELAPOR (STM) ORANG ASING

STANDARISASI PEMBUATAN SURAT TANDA MELAPOR (STM) ORANG ASING

DASAR : 1.UU NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN PASAL 60 2.JUKLAP KAPOLRI NO. POL. : JUKLAP/09/II/1995

Persyaratan Pembuatan STM ( Surat Tanda Melapor )

-Photo Coppy Pasport Lengkap -Photo Coppy KTP Pelapor -Surat Sponsor

Persyaratan Pembuatan STM Perpanjangan (Surat Tanda Melapor )

-Photo Coppy Pasport Lengkap -Photo Coppy KTP Pelapor -Photo Coppy Kitas -Photo Coppy STM lama -Photo Coppy IMTA/IKTA -Surat Sponsor

STANDARISASI DAFTAR ISIAN ORANG ASING

DASAR : 1.UU NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN PASAL 60 2.JUKLAP KAPOLRI NO. POL. : JUKLAP/08/II/1995

HOTEL/PENGINAPAN/VILLA DAN LOSMEN WAJIB MENYEDIAKAN :

-Buku Tamu dan Daftar Isian Orang Asing -Memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing apabila diminta oleh petugas polri maupun Imigrasi -Melaporkan Daftar Isian Orang Asing 1 x 24 Jam kepada Polri Setempat -Daftar Isian Orang Asing wajib disimpan dihotel dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

MEKANISME PENERBITKAN SURAT REKOMENDASI IJIN GIAT MASYARAKAT

LANGKAH-LANGKAH DALAM MENERBITKAN SURAT REKOMENDASI IJIN GIAT MASYARAKAT
1.	SETELAH MENERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN ADAKAN PENGECEKAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI ANTARA LAIN :
	a. MELAMPIRKAN PROPOSAL YG TERDIRI DARI KONTRAK KERJA ANTARA EVENT ORGANIZER DGN SPONSOR DAN KONTRAK KERJA ANTARA EVENT ORGANIZER DGN PENGISI ACARA. b. SURAT IJIN TEMPAT KEGIATAN c. SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN d. WAKTU YG DIAJUKAN KPD POLRI KURANG DARI 7 (TUJUH) HARI SEBELUM PELAKSANAAN GIAT DPT DITOLAK OLEH PEJABAT POLRI SETEMPAT.
2.	SEBELUM MENERBITKAN REKOMENDASI, TERLEBIH DAHULU ADAKAN PENGECEKAN LANGSUNG KE LOKASI/TEMPAT YG AKAN DIGUNAKAN KEGIATAN BERSAMA-SAMA DGN PANITIA/PENANGGUNG JAWAB DAN BILA TDK MEMENUHI ASPEK PAM & KAM NYA AGAR DIJADIKAN BAHAN PERTIMBANGAN YG UTAMA PADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN REKOMENDASI/IJIN DIKELUARKAN/TIDAK DIKELUARKAN.
3.	BILA TEMPAT/LOKASI TSB TELAH MEMENUHI SYARAT SEGERA MEMBUAT KIR INTELIJEN SINGKAT UTK DISAMPAIKAN KEPADA KABAG OPS DALAM RANGKA PEMBUATAN RENPAM NYA.
4.	REKOMENDASI BISATERBIT SETELAH TERSEBUT SATU S/D TIGA DIPENUHI.
5.	BERKAS PERMOHONAN DARI PEMOHON DILENGKAPI DGN REKOMENDASI BISA DIAJUKAN KPD KAPOLDA JABAR UP DIR INTELKAM APABILA GIAT TSB MELIBATKAN BEBERAPA KOTA DLM PROPINSI SETELAH PERSYARATAN TERPENUHI.
6.	MEMBERIKAN PENJELASAN BERBAGAI ASPEK KERAWANAN KPD PANITIA YG MENGAJUKAN PERMOHONAN UTK DILAKUKAN TINDAKAN ANTISIPASI GUNA DPT MENJAMIN KEAMANAN DAN SEMUA KEGIATAN.
7.	UPAYA LIDIK PAM AGAR LEBIH DIKONSENTRASIKAN PADA SAAT-SAAT RAWAN SEPERTI PADA SAAT PRA PELAKSANAAN DAN PASCA ACARA UTK MENGELIMINIR TERJADINYA KECELAKAAN/MUSIBAH.
11 PERSYARATAN DLM MENERBITKAN SURAT REKOMENDASI IJIN GIAT MASYARAKAT
1.	MELAMPIRKAN PROPOSAL YANG TERDIRI DARI
	a. KONTRAK KERJA EO DENGAN SPONSOR b. KONTRAK KERJA EO DENGAN PENGISI ACARA
2.	SURAT IJIN TEMPAT.
3.	SURAT PERSYARATAN PENANGGUNGJAWAB TEMPAT KEGIATAM
4.	REKOMENDASI INSTANSI TERKAIT
5.	SURAT KETERANGAN BAYAR PAJAK/ TIKET
6.	SURAT KESIAPAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN
7.	SURAT KESIAPAN PETUGAS KESEHATAN
8.	BIO DATA ARTIS, PENGISI ACARA LOKAL/ASING
9.	DENAH /LAY OUT LOKASI
10.	KHUSUS ORANG ASING HARUS MENYERTAKAN
	A. TELEK VISA B. PASPOR C.. VISA SUSUAI PERUNTUKAN D. SKJ DARI MABES POLRI E. IJIN MEMPERKERJAKAN TKA F. SURAT PERSETUJUAN DARI IMPRESARIAT
11.	WAKTU DIAJUKAN 7 HARI SEBELUMPELAKSANAAN

Indonesian National Police

POLRI - Indonesian National Police

POLRI, the Indonesian National Police, was incorporated into the armed forces in 1964 during the Sukarno era. Under Suharto steps were taken to militarise the Police by means of the National Defence Law of 1982 and the Police Law of 1997. As part of ABRI, the Police Force assumed all aspects of military structure, including ranks, budget, duties and even wage structure. The 1997 Law placed POLRI within the integral command structure of ABRI. On 01 April 1999, POLRI was separated from ABRI, the Indonesian armed forces. Although POLRI has been separated from ABRI, it remains under the jurisdiction of the Defence Minister, General Wiranto.

By 1993 POLRI was responsible for arresting and interrogating suspects, while a special POLRI force was responsible for dealing with street demonstrations. The BRIMOB (Brigade Mobil, Mobile Brigade), the most militarised force in POLRI, was trained to deal with mass demonstrations. Since the May 1998 upheaval, PHH (Pasukan Anti Huru-Hara, Anti Riot Unit) have received special anti-riot training.

Since 1945 Indonesia's National Police organization has been a national force, financed, directed, and organized by the central government. The strength of the national police force in 1992 was around 180,000. Its main duties were to maintain public order and security. Like the other armed services, the police considered themselves to be a social force active in national development, and therefore they participated in the armed services' civic missions.

The commander bore the title of police chief and was the highest ranking uniformed police officer in the nation. He was assisted by a deputy police chief. Police headquarters in Jakarta included a staff and several separate administrative bodies that handled specialized police functions. The police had its own territorial organization made up of seventeen jurisdictions, each of which was known as a Police Regional Command (Polda). Each Polda was administratively subdivided at the district, subdistrict, and village level. Polda Metrojaya, which had responsibility for the metropolitan Jakarta area, was subdivided into precincts, sections, and police posts. It was commonly referred to as the Jakarta Raya Metropolitan Regional Police.

Each Polda had its headquarters in a provincial capital and was assigned police units varying in strength and composition according to the needs dictated by the characteristics of the area. These forces were organized as city police forces or rural units and were under the operational command of the Polda commander, who in turn was directly responsible to national police headquarters. All police elements were charged with supporting the local government in their areas.

Functionally, the police were organized into a number of specialized elements. The largest of these was the uniformed police, which included both the general police, who performed conventional police duties relating to the control and prevention of crime and protection of property, and the traffic police, who patrolled the nation's roadways and supervised the licensing of drivers and the registration of motor vehicles. Also part of the uniformed force were the women police, who specialized in social matters and the welfare of women and children. Elite units of special police were employed to enforce order in terrorist situations beyond the capability of the regular forces. These units were better armed and more mobile than the general police and lived in separate barracks under more rigid discipline. These police wore the same uniform as other police but were distinguished by special badges.

A small unit of Sea and Air Police patrolled the national waters and airspace, providing tactical aid to other elements by regulating traffic, guarding against smuggling and the theft of fish, and supplying transport. The unit was also active in disaster relief. Its equipment included a few helicopters and light airplanes and various small seacraft.

Plainclothes police were assigned primary responsibility for criminal investigations, especially in complex cases or in cases involving several jurisdictions. They also handled forensics, intelligence, security, and the technical aspects of crime fighting, such as fingerprinting and identification.

One of the oldest National Police units was the Mobile Brigade, formed in late 1945. It was originally assigned the tasks of disarming remnants of the Japanese Imperial Army and protecting the chief of state and the capital city. It fought in the revolution, and its troops took part in the military confrontation with Malaysia in the early 1960s and in the conflict in East Timor in the mid-1970s. In 1981 the Mobile Brigade spawned a new unit called the Explosive Ordnance Devices Unit.

In 1992 the Mobile Brigade was essentially a paramilitary organization trained and organized on military lines. It had a strength of about 12,000. The brigade was used primarily as an elite corps for emergencies, aiding in police operations that required units to take quick action. The unit was employed in domestic security and defense operations and was issued special riot-control equipment. Elements of the force were also trained for airborne operations.

Police recruits were volunteers. Applicants were required to have at least a sixth-grade education and to pass a competitive examination. Other qualifications included physical fitness and good moral character. After three years' service as ordinary police, personnel with junior secondary-school diplomas could enter training to become NCOs. Those with three years' experience as NCOs were eligible for further training to enable them to become candidate officers and eventually enter the officer corps. Most higher ranking officers entered the force as graduates of the Police Division of Akabri.

Advanced training in vocational and technical subjects was available for regular police, for NCOs, and for officers. Promotions were often based on performance in advanced education. The Police Command and Staff School offered advanced training to police officers assigned to command units at the subdistrict, district, and Polda level. Training there focused on administration and logistics.

SAT INTELKAM POLRES KUNINGAN

SELAMAT DATANG PADA SAT INTELKAM POLRES KUNINGAN